28 July, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Gelar Simulasi dan Koordinasi, Bawaslu Ingatkan Potensi Pelanggaran di PSU Pilgub Kalsel 2021

PSU Pilgub Kalsel 2021 segera digelar. Bawaslu pun menggelar simulasi dan koordinasi dengan KPU guna mempersiapkan hal ini.

_____________________________________________

PSU Pilgub Kalsel 2021
PSU Pilgub Kalsel 2021 segera digelar. Bawaslu pun menggelar simulasi dan koordinasi dengan KPU guna mempersiapkan hal ini. | HeloBorneo.com — Rapat koordinasi Bawaslu dalam rangka menghadapi PSU Pilgub Kalsel 2021. (Foto: Bawaslu RI)

 

BANJARMASIN | Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan sejumlah langkah antisipasi meminimalisir potensi pelanggaran dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini dia utarakan saat menghadiri undangan dari KPU Kalsel di Banjarmasin, Senin (7/6/2021)

Menurutnya Bawaslu Kalsel melaksanakan kegiatan guna mengantisipatisi potensi pelanggaran dalam menjelang PSU Pilgub Kalsel 2021 ini sebagai amanah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.”Bawaslu melakukan hal yang tidak biasa dan belum pernah kami (Bawaslu) lakukan,” ujarnya.

Dewi menjelaskan, simulasi PSU ini sebagai hal baru. Dia meyakinkan sejauh ini belum pernah ada simulasi PSU selama ini. Hal ini baginya mendekatkan teknis pengawasan PSU kepada masyarakat pemilih agar mengetahui apa alasan, kenapa, dan bagaimana teknis pelaksanaan PSU.

Simulasi demi deteksi potensi kecurangan di PSU Pilgub Kalsel 2021

Di lain sisi, Dewi menerangkan simulasi PSU diharapkan bisa mendeteksi potensi-potensi masalah yang mungkin terjadi. Sebagaimana diketahui, ada tiga dasar putusan MK memerintahkan PSU seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur. Kedua, ditemukannya penambahan dan ketiga pengurangan suara dan ada pemilih yang tidak mencukupi syarat untuk memilih tetapi masih menggunakan hak pilih.


PSU Pilgub Kalsel 2021
HeloBorneo.com — Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat memberikan penjelasan dalam Rapat Koordinasi dengan KPU Kalimantan Selatan, Senin 7 Juni 2021. (Foto: Bawaslu RI)

 

“Tiga dasar pertimabahan yang menjadi dasar putusan PSU ini menjadi fokus pengawasan Bawaslu,” terang doktor ilmu hukum asal Palu, Sulawesi Tengah tersebut.

Dewi berharap tidak ada lagi PSU setelah PSU ini karena semua alasan terjadi PSU menjadi fokus yang terus dideteksi melalui simulasi PSU. “Selain itu, ada pula patroli pengawasan. Tidak ada alasan untuk menurunkan semangat patroli pengawasan karena patroli pengawasan merupakan program yang dinilai cukup berhasil sejak tahun 2018 untuk mencegah praktik politik uang.

“Sejak hari ini sampai hari H, Bawaslu melaksanakan patroli pengawasan yang sudah berhasil mencegah politik uang sejak Pilkada Tahun 2018,” jelasnya. (*) [HeloBorneo.com

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •