1 October, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Demokrat Usung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel, Ini 4 Alasannya

2 min read
Demokrat Usung Denny Indrayana
HeloBorneo.com – Denny Indrayana dan Difriadi menerima surat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk pencalonan di Pilgub Kalimantan Selatan 2020 di Kantor DPP Partai Demokrasi, Jakarta, Senin (3/8/2020).(Dok. Denny Indrayana)

JAKARTA | Resmi sudah. Demokrat usung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel yang akan diselenggarakan akhir tahun 2020 ini. Rekomendasi dukungan resmi Partai Demokrat terhadap pakar hukum tata negara Denny Indrayana ini tidak sendirian. Partai Gerindra juga ikut mengusung Denny sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Kalsel.

Elite Demokrat pun menjelaskan beberapa alasan pilihan mendukung Denny. Salah satunya eks staf khusus Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu putra asli Kalimantan Selatan.

“Pertama, dia itu asli putra Kalsel, asli putra lokal setempat. Itu pasti faktor yang teratas,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada VIVA, Senin malam, 3 Agustus 2020.

Dia menambahkan, faktor kedua Demokrat memilih Denny karena eks wakil menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu punya kapasitas lebih dari cukup.

“Yang ketiga, dia punya integritas. Dari banyak integritas dia sudah teruji,” tutur Jansen.

Pun, faktor terakhir karena ada sejarah kedekatan antara Denny dan SBY. Karier Denny yang pernah jadi staf khusus Presiden serta wakil menteri Hukum dan HAM dijabat saat SBY berstatus Presiden ke-6 RI.

“Jadi, kemudian faktor keempat itu pasti adalah karena cukup dekat dengan Demokrat. Di pemerintahan SBY, beliau pernah jadi staf khusus SBY dan jadi wakil menteri Hukum dan HAM,” tuturnya.

Terkait Denny yang pernah tersangkut kasus dugaan korupsi paspor secara elektronik atau payment gateway, ia menekankan hal itu sudah selesai. Menurut dia, Demokrat juga tak pernah berpikir soal kasus itu akan menyandera Denny.

“Rasanya kasus itu sudah selesai ya. Yang pasti kami tak berpikir ke arah saya ya. Kan kalau tidak clear, ya pasti kasus itu kan berlanjut,” ujar Jansen.

Kasus dugaan korupsi payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM diusut Badan Reserse Kriminal Polri. Kasus ini mencuat kali pertama pada Maret 2015. Namun, status hukum ini tak jelas, meski Denny ditetapkan sebagai tersangka. (sumber: Viva) (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares