30 September, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Bahas Jembatan Rumpiang, DPRD Kalsel Konsultasi ke Kementerian ESDM

3 min read
jembatan rumpiang
HeloBorneo.com – Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani. (Foto: Antaranewskalsel/syamsuddin hasan)

BANJARMASIN | Setelah sempat tertunda karena rusak, pembangunan fender Jembatan Rumpiang di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dapat dipastikan akan dimulai Tahun 2020 ini.

Komisi III DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi pembangunan dan infrastruktur memberikan kepastian tersebut didapatkan setelah Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel berkonsultasi ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta. Kegiatan tersebut digelar minggu kedua Januari 2020 lalu.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Sahrujani menjelaskan hasil pertemuan antara kedua pihak tersebut. Ia mengatakan pembangunan jembatan Rumpiang akan kembali berlanjut.

Sebelumnya, fender Jembatan Rumpiang sempat rusak dan tertunda pembangunannya akibat tertabrak kapal pengangkut batubara. Pertemuan tersebut menyinggung bahwa kerusakan akan ditanggung pihak asuransi.

Politisi Partai Golkar Kalsel mengatakan bahwa upaya untuk mendapatkan bantuan komunikasi dari Kementrian ESDM telah dilakukan sebelumnya. Terutama terkait kepastian klaim asuransi Jembatan Rumpiang, menurut Sahrujani, karena pihak Kementerian ESDM adalah pihak yang mengeluarkan izin operasional perusahaan pertambangan pemilik kapal pada insiden tertabraknya kapal tersebut dan menjadi penyebab kerusakan fender Jembatan Rumpiang di salah satu sisi Jembatan pada September 2019 lalu.

Proses Klaim Dijadwalkan Selesai Januari

Lebih lanjut, walau ada kepastian tentang besaran klaim dari pihak asuransi, Sahrujani mengatakan bahwa proses klaim dijadwalkan tuntas pada Januari 2020 ini.

Perkirakan dana pembangunan fender Jembatan Rumpiang kurang lebih 6 hingga 7 miliar Rupiah. “Dilihat dari biaya angka membangunnya sekitar Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar,” ujarnya, Senin (13/1/2020).

Pencegahan Agar Insiden Jembatan Rumpiang Tak Berulang

Sebagai informasi, Jembatan Rumpiang merupakan urat nadi transportasi yang melintasi Sungai Barito. Sementara, sungai tersebut memang kawasan yang ramai serta menjadi jalur rutin lalu-lalang angkutan batubara di Kalsel.

Agar mencegah berulangnya insiden tersebut, Komisi III DPRD Kalsel berniat memberikan perlindungan terhadap Jembatan Rumpiang maupun jembatan lain yang rawan jadi insiden akibat dilintasi jalur angkutan batubara di Sungai Barito.

Sahrujani mengatakan bahwa Komisi III DPRD Kalsel akan mengusulkan Perdabagi perlindungan aset vital di daerah. Untuk itu, pihaknya telah melakukan kajian, serta telah berniat mengadopsi beberapa Pasal Perda serupa yang telah diterapkan di Sumatera Selatan (Sumsel). Perda di Sumsel tersebut mengatur adanya biaya jaminan untuk setiap kapal yang berlayar.

Politisi Golkar ini mengatakan bahwa tiap kapal untuk mendapatkan izin berlayar harus terlebih dulu dapatkan rekomendasi Dinas Perhubungan setempat dengan syarat menempatkan uang jaminan Rp 150 juta. Uang jaminan tersebut menjadi salah satu sumber dana penanganan darurat bila muncul hal-hal yang tak diinginkan, seperti insiden tertabraknya Jembatan Rumpiang tersebut. Nantinya, bila tidak ada insiden, uang jaminan tersebut akan dikembalikan.

Lebih Efektif di Tingkat Provinsi

Legislator Golkar DPRD Kalsel ini menilai Perda tersebut akan lebih efektif bila dibuat di tingkat Provinsi. Hal itu menjadi pertimbangan, mengingat cukup banyak jembatan besar di Kalsel berada pada daerah lintas Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, pelaksanaannya akan lebih efektif.

Nantinya, selain mengadopsi Perda, pihaknya akan melihat pengaturan arus lalu lintas kapal di sungai-sungai di Sumsel. Menurut Sahrujani, arus lalu lintas di provinsi tersebut sudah lebih teratur karena koordinasi yang baik. Koordinasi antara Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota dan KSOP di Sumsel telah tertata. Terlebih, keberadaan pandu-pandu kapal yang bekerja optimal karena  bekerjasama langsung dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *