27 November, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Wajib Disimak! Pemprov Kalbar Atur Jam Kerja ASN Sesuai Zona Terdampak Pandemi Covid-19

4 min read

PONTIANAK | Berdasarkan rilis Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar terkait update zona risiko penularan Covid-19 di Kalbar pada 28 september 2020 ada tiga Daerah masuk zona orange yakni Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kota Pontianak

Sedangkan daerah yang berada pada zona hijau yakni Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Kayong Utara.

Kemudian daerah lain yang berada di Zona kuning Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Sintang, Sambas, Melawi, Kapuas Hulu, Mempawah dan Landak.

Tiga daerah tersebut yang masuk zona orange (sedang) yakni Kabupaten Kubu Raya , Kota Singkawang , Kota Pontianak bahwa perangkat daerah yang bisa melakukan tugas kedinasan kantor hanya 50 persen.

Berikut penjelasannya terkait pembagian jam kerja ASN dilingkungan Pemprov Kalbar.

Kepala Dinas Kepala Badan Kepegawain Daerah, Ani Sofyan menjelaskan berdasarkan perkembangan data yang dirilis oleh Diskes Provinsi Kalbar telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor 065/ 2510/ RO- B .

Surat edaran tersebut berisi tentang Perubahan atas surat edaran Gubernur Nomor 065/ 2419/OR- B Tentang Penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan kenormalan baru di Lingkungan Pemprov Kalbar.

Ia menjelaskan Surat Edaran Gubernur Nomor 065/2419/0R-B tanggal 18 September 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020.

“Berdasarkan data Covid-19 berdasarkan Dasborad yang dikeluarkan oleh Diskes Provinsi Kalbar pada 25 September 2020 lalu, khusus Kota Pontianak dan sekitarnya yang semulanya pada kategori rendah menjadi kategori sedang,” jelasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dilakukan penyesuaian jam kerja bagi ASN yang telah diatur dalam surat edaran tersebut.

Bagi perangkat daerah yang berada pada zona kategori tidak terdampak atau tidak mempunyai kasus pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan kantor maksimal 100 persen.

Bagi Perangkat daerah berada pada zona kategori rendah jumlah pegawai yang melakukan kedinasan di kantor paling banyak 75 persen pada unit kerja yang bersangkutan.

“Bagi perangkat daerah yang berada pada zona kategori sedang jumlah pegawai yang melakukan kedinasan di kantor paling banyak pada unit kerjanya sebanyak 50 persen,” ujarnya.

Sedangkan, bagi perangkat daerah yang berada pada zona kategori tinggi jumlah pegawai yang melakukan kedinasan di kantor paling banyak pada unit kerjanya sebanyak 25 persen.

“Saya harap agar perangkat daerah dalam mengatur sistem kerja ASN sebagaimana diatas menyesuaikan dengan updating data harian di dasboard Diskes Provinsi Kalbar,” harapnya.

Dikatakannya bahwa surat edaran ini sudah dilaksanakan dan yang masuk kantor hanya 50 persen setiap hari diatur secara bergiliran pada zona oranye dan lainnya.

Ia mengaskan bahwa penyesuaian sistem kerja tidak boleh menghambat jam kerja pelayanan publik ataupun mengurungi sasaran kerja dan target kinerja dari ASN yang bersangkutan.

Sehingga perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kerja pegawai sesuai dengan manajement ASN yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan SDM aparatur .

Hal tersebut termuat yakni pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajement PNS sebagaimana di ubah dengan peraturan Pemda nomor 17 tahun 2020, Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajement PPPK , Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kerja PNS.

“Perangkat Daerah harus melakukan penyederhanaan proses bisnis dan SOP Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pemberian pelayanan ,” jelasnya.

Ia mengatakan hal tersebut tentu untuk mendukung pelaksanaan tugas terutama dalam pengelolaan surat naskah dinas agar menerapkan sistem informasi berupa pengiriman surat melalui online seperti whatsApp, telegram dan email pada masing-masing Perangkat Daerah

Hal ini dilakukan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 diminta agar memperhatikan physical distancing dan mengurangi tatap muka langsung.

“Perangkat daerah juga diminta agar dalam penyelenggaraan rapat, seminar, bimbingan teknis, dan kegiatan tatap muka lainnya dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” jelasnya.

Dalam edaran tersebut juga diimbau untuk pelaksanaan Rapid Test secara rutin untuk Memastikan ASN tetap sehat dan tidak terinfeksi Covid-19 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun menyelenggarakan pemerintahan, dan memastikan terlaksananya protokol kesehatan dan memberikan perhatian seria memprioritaskan rapid test secara berkala kepada ASN.

Dalam surat tersebut dijelaskan ASN dapat melaksanakan perjalanan dinas, dalam rangka pencapaian target kinerja dan sasaran kinerja dalam Tatanan Normal Baru dengan beberapa persyaratan yang dijabarkan dalam SE MenPAN RB Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi ASN.

Pertama , harus Memperhatikan status penyebaran Covid-19 pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Kedua, Pemberian tugas perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai dengan tingkat urgensi dilaksanakan perjalanan dinas .

Selain itu, dalam pelaksanaan perjalanan dinas tersebut, ASN harus rnemperhatikan kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dagas Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020.

“ASN harus menerapkan Protokol Kesehatan, seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. ASN diminta untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19,” pungkasnya. (sumber: tribun) (*)[HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 3
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares