Mon. Aug 10th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Sutarmidji Sebut Kalbar Layak Dimekarkan Jadi 2 Provinsi

2 min read
Kalbar Layak Dimekarkan
HeloBorneo.com – Gubernur Kalbar H Sutarmidji. (Foto: Kalbar)

PONTIANAK | Wacana Kalbar layak dimekarkan kembali mencuat. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengatakan provinsi yang dipimpinnya layak untuk itu.

Sutarmidji berharap rencana pemekaran daerah yang dipimpinnya menjadi dua provinsi dapat segera terwujud. Salah satu alasannya untuk mendukung rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur atau Kaltim.

Dia menjelaskan alasan pemekaran Kalbar karena ke depannya bisa menjadi wilayah penyangga Ibu Kota negara.

Sebagaimana dilansir dari vivanews, Kamis (6/2/2020), Sutarmidji mengungkapkan pemekaran Kalbar harus lebih diprioritaskan. Hal tersebut mengingat Ibu Kota Negara (IKN) baru akan berlokasi di Pulau Kalimantan.

“Harusnya (pemekaran Kalbar) apalagi calon ibu kota berada di wilayah Kalimantan. Nah, jangan sampai Ibu Kota nanti di Kalimantan tapi (penduduk) di Kalbar masih miskin-miskin,” ujarnya.

Alasan Realistis

Midji, demikian sapaan akrabnya, menekankan Kalbar saat ini posisinya sebagai provinsi dengan wilayah terluas nomor empat di RI. Maka itu, lanjutnya, pemekaran wilayah menjadi alasan realistis. Itu menjadi salah satu alasan Kalbar layak dimekarkan. Dari infrastruktur, ia meyakini jika dimekarkan akan lebih siap.

“Kalbar insya Allah lebih siap untuk pemekaran. Kami tahun ini sudah mulai membangun infrastruktur pemerintahan, kantor gubernur, kantor DPRD juga kami lakukan,” jelasnya.

Terkait, adanya moratorium daerah otonomi baru (DOB), Midji lebih merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kata dia, dalam pemekaran menjadi prioritas untuk kawasan perbatasan.

Perbatasan Lebih Panjang

Sutarmidji lantas membandingkan Kalbar dengan Papua terkait panjang perbatasan. Menurut dia, dibanding daerah lain, Kalbar lebih layak dilakukan pemekaran. Acuannya, karena Kalbar memiliki luas wilayah.

“Jangan salah, kalau daerah perbatasan jadi pertimbangan seperti Papua, sebenarnya yang paling layak Kalbar. Karena (panjang) perbatasan Papua hanya 777 kilometer, nah Kalbar 972 kilometer. Jadi kita 200 kilometer lebih panjang, ini harus jadi pertimbangan,” tuturnya.

Begitupun soal anggaran, menurutnya Kalbar selaku provinsi induk sudah siap mengeluarkan anggaran. Nantinya, anggaran ini diproyeksikan untuk provinsi persiapan yaitu Provinsi Kapuas Raya. Pembagian aparatur sipil negara atau ASN pun bisa dilakukan.

“Masalah gaji kan ngikut. Jadi tidak ada alasan. Paling repot nanti infrastruktur pemerintahan, ya kami siapkan,” tuturnya.

Akan Bertemu Jokowi

Sutarmidji mengatakan bahwa dirinya, bersama para gubernur lainnya di wilayah Kalimantan akan bertemu Jokowi. Salah satu agenda yang ingin dibahas, yaitu terkait rencana pemekaran wilayah tersebut.

Menyangkut Ibu kota negara di Kaltim, ia berpandangan tak harus berdekatan dengan aktivitas industri. Sebab, wilayah industri bisa dikembangkan di Balikpapan atau Provinsi Kalbar.

Penempatan ini bisa mendukung kegiatan ekspor terutama via jalur laut melalui pelabuhan Internasional Tanjungpura (Kijing) di Kalbar. “Itu justru lebih dekat ke mana-mana, lebih praktis dan ekonomis,” pungkasnya. (*) [HeloBorneo.com

Bagi artikel ini
  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    24
    Shares