1 October, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Senator Maria Goreti Gelar Raker dengan Dinas PMD Kalbar Bahas UU Desa

3 min read
senator maria goreti
HeloBorneo.com – Senator Maria Goreti, wakil daerah asal Kalbar Maria menggelar rapat kerja dengan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalbar. (Foto: Tribun Pontianak/Maria Goreti)

| PONTIANAK | Senator Maria Goreti menggelar rapat kerja dengan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalbar. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalbar bergerak cepat guna menggali informasi terkait program-program pemerintah yang telah menyentuh kebutuhan masyarakat desa.

Raker ini juga sebagai kunjungan resmi perdana sang senator setelah dilantik menjadi anggota DPD RI. Maria Goreti dilantik pada 1 Oktober 2019 lalu sebagai senator mewakili Kalbar di periode 2019-2024 .

Rapat kerja ini digelar pada Kamis (2/1/2020). Raker ini dihadiri Kadis PMD Drs HM Aminuddin MSi, Sekretaris DPMD Sy Ardiman, Kabid Pemerintahan Desa Ahmad Salafuddin, Kabid Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Marwan S, Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan Ade Syukri, staf ahli DPD RI Thomas Diman dan staf sekretariat DPD RI Provinsi Kalbar Yosepa Hayati.

Kegiatan ini bertempat di Kantor Dinas PMD Kalbar Jalan Moh Hambal Pontianak. Maria mengatakan bahwa salah satu tujuan digelarnya raker ini yaitu untuk meminta sumbangsih pemikiran dari jajaran Dinas PMD Kalbar. Hal ini terkait rencana DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Membahas Tentang UU Desa

Dalam penjelasannya Maria Goreti mengatakan dirinya sebagai anggota Komite I yang salah satunya membahas tentang desa. Tugas Komite I, lanjut Maria, yaitu mengiventarisir materi terkait perubahan ketiga UU Pilkada, termasuk pengawasan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa.

“Tanggal 26 November 2019 lalu kami juga telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Biasanya hakekatnya apabila kami sudah bertemu dengan kementerian terkait, maka idealnya itu harus bertemu juga dengan stakeholder di provinsi masing-masing,” ungkap Maria Goreti, sebagaimana dilansir dari tribunnews.com, Minggu (5/1/2020).

“Saya terpaksa menyita hari pertama bapak-bapak di tahun 2020 ini dengan meminta masukan. Di DPD RI, sebagai usul inisiatif, hari ini ingin mengamandemen UU Desa. Meskipun kami itu punya pimpinan ada empat, dari empat itu ada yang tidak setuju mengamandemen, melainkan memperkuat. Ada dua poinnya. Artinya, kami diberikan waktu, diperintah oleh lembaga DPD RI untuk bertanya kepada daerah. Makanya dalam hal ini ke provinsi terlebih dahulu, walaupun leading sector-nya, koordinasinya desa itu lebih banyak melekat di kota dan kabupaten,” papar Maria Goreti.

Amandemen UU Desa Sudah Masuk Prolegnas

Saat ini, DPD RI sudah bergerak untuk melakukan amandemen UU Desa. Amandemen UU Desa saat ini masih dalam bentuk RUU, dan sudah tercantum dalam daftar 50 RUU program legislasi nasional (Prolegnas). Menurut Maria, RUU tersebut tercantum pada poin 50. Prolegnas sendiri sudah “diketok” dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2019 lalu.

Maria berharap Kalbar dapat menggunakan dirinya sebagai ‘jubir’ untuk menyuarakan suara-suara daerah ke pusat. Khususnya, terkait UU Desa yang keberadaannya relatif masih baru, yakni disahkan pada tahun 2014 lalu.

Dalam raker itu, Maria melontarkan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah daerah benar-benar ingin mengubahnya? Kedua, jika ingin melakukan perubahan, apa yang perlu diubah/dikoreksi? Termasuk klausul apa yang ingin diubah? Ketiga, Bila terjadi sebaliknya, yaitu bila memang ada arus yang tidak ingin melakukan perubahan, DPD RI tentu akan menjadikan hal itu sebagai bahan pertimbangan. Pertimbangan terkait melakukan atau tidak melakukan amandemen, tetapi tetap dalam semangat menyederhanakan regulasi pelaksanaan UU Desa, agar lebih mudah dilaksanakan di lapangan.

Mengapresiasi Program Pemerintah Membangun Dari Pinggiran

Maria juga mendorong pemerintah untuk lebih baik dalam pelaksanaan UU Desa tersebut. Taklupa, dirinya juga mengapresiasi komitmen pemerintah terkait program membangun dari pinggiran, yaitu membangun desa. Wujud komitmen tersebut juga tergolong “sangat berani” mengambil kebijakan tidak populis. Kebijakan itu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan terus meningkatkan kucuran dana desa.

Hal tersebut mengartikan semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun desa, dengan mengimplementasikan semangat tersebut dalam program-program pemberdayaan desa agar desa dapat menemukan potensinya untuk kemajuan masyarakat.

Program membangun desa merupakan wujud nyata pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

“Menurut catatan kami, sejak tahun 2015 pemerintah mengucurkan 20 triliun untuk desa. Tahun 2016 sebesar 40 triliun. Berikutnya, tahun 2017 sebesar 60 triliun. Lalu, tahun 2018 sebesar 70 triliun dan anggaran itu terus bertambah sampai desa-desa di seluruh Indonesia dapat mandiri,“ ujar senator Kalbar yang rutin berkunjung ke daerah pedalaman ini. (*) [HeloBorneo.com]

 

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *