25 October, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Pemda Perlu Evaluasi Pencapaian Pembangunan Bagi Masyarakat

Evaluasi pencapaian pembangunan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, agar dapat mengetahui  keberhasilan dan juga kekurangan-kekurangan demi perbaikan pembangunan ke depannya.

_____________________________________________

Evaluasi pencapaian pembangunan, kalbar
Evaluasi pencapaian pembangunan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, agar dapat mengetahui  keberhasilan dan juga kekurangan-kekurangan demi perbaikan pembangunan ke depannya. | HeloBorneo.com — Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar Dikdik Sadikin. (Foto: ANTARA/Rahma)

 

PONTIANAK | Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar Dikdik Sadikin mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan dan evaluasi terkait kebermanfaatan pembangunan bagi masyarakat.

Sebagaimana dilansir dari Antara, Jumat (11/6/2021) Sadikin menyoroti pentingnya untuk memperhatikan berbagai indikator pembangunan dalam rangka melakukan evaluasi pencapaian pembangunan yang telah berlangsung selama ini.

“Perlu diperhatikan indikator keberhasilan pembangunan dan manfaat yang sampai ke masyarakat. Kalau berhasil apa indikatornya, apa yang disebut sejahtera, apa yang harus disejahterakan dan sampai saat ini hal tersebut masih menjadi masalah,” ujarnya di Pontianak.

Evaluasi pencapaian pembangunan agar mendapatkan kejelasan

Terkait evaluasi pencapaian pembangunan, diperlukan data siapa masyarakat yang membutuhkan karena apabila tidak jelas akan sulit membuat masyarakat sejahtera. Selanjutnya, ia mengatakan terkait pengeluaran pegawai apakah sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

“Ini yang harus kami pertajam lagi karena perencanaan keuangan itu harus bertujuan kebermanfaatan, ada target dan indikator yang jelas bahwa hal tersebut dapat terlaksana, juga terkait jangka waktu dan pihak pelaksana,” jelasnya.

Baginya, memang tidak harus satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan suatu kebermanfaatan.

“Misalnya soal kemiskinan itu bukan hanya tanggungjawab Dinas Sosial saja karena perlu PUPR juga sebagai penyedia sarana, PDAM penyedia air bersihnya dan sebagainya. Jadi harus sinkron semua pihak dan ini jadi ‘PR’ juga buat pemerintah daerah sebagai daftar solusi,” ujarnya.

Dalam hal ini BPKP memiliki peran memberdayakan dan harus memberi dukungan dari segi kapabilitas.

“Jadi dari APIP yang ingin meningkatkan kapasitasnya silakan ke BPKP untuk di diklat agar tidak hanya sekadar berpikir post-audit. Jadi APIP harus ikut dari awal untuk melihat mana yang berpotensi menjadi risiko dalam perencanaan,” jelasnya.

3 Hal penting

Ia menekankan tiga hal kepada APIP agar mengetahui penanganan ke depan di wilayah Kalbar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perencanaan keuangan.

Pertama, terkait tata kelola karena tata kelola yang baik akan lebih mudah dalam pelacakan, penanggungjawabnya, kemudian lebih transparan dan jelas rambu-rambunya.

Kedua, soal risiko yang dihadapi. “Kemudian kedua terkait risikonya. Apa yang jadi risiko, mitigasinya, hingga pencegahannya. Selama ini temuan audit berulang tiap tahunnya dan hal ini tentu diperbaiki,” katanya.

Kemudian ketiga, terkait pengendalian terkait kesesuaian pelaksanaan dan perhatian apakah ada penyimpangan atau tidak.

“BPKP Kalbar mendorong semua pihak khususnya kepala daerah bahwa penting sekali pengawasan terutama di perencanaan. Karena jika salah akan berdampak ke depannya dan yang kita harapkan tentu manfaat ke depan dari hasil perencanaan tersebut,” tukasnya.

(*) [HeloBorneo.com

 

Bagi artikel ini
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares