25 September, 2021

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Tok! Majelis Hakim Tolak Eksepsi Kasus Korupsi Reboisasi Kapuas Hulu

Eksepsi terdakwa kasus tindak pidana korupsi reboisasi Kapuas Hulu ditolak majelis hakim pengadilan negeri Tipikor di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

_____________________________________________

korupsi reboisasi Kapuas Hulu, kalbar
Eksepsi terdakwa kasus tindak pidana korupsi reboisasi Kapuas Hulu ditolak majelis hakim pengadilan negeri Tipikor di Pontianak, Kalbar. | HeloBorneo.com — Ilustrasi. (Foto: shutterstock)

 

KAPUAS HULU | Pengajuan eksepsi atau penolakan dakwaan, dalam sidang perkara Tipikor, atau Tindak pidana korupsi tanaman reboisasi di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak.

Sebagai informasi, terdakwa kasus korupsi reboisasi Kapuas Hulu ini atas nama Hermawan Salim.

Demikian penolakan eksepsi itu diinformasikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Eddy Sumarman melalui Kasi Pidsus Martino Manalu, di Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu.

“Terdakwa atas nama Hermawan Salim mengajukan eksepsi, namun ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (9/3/2021).

Eksepsi kasus korupsi reboisasi Kapuas Hulu tegas ditolak

Martino Manalu mengatakan, dalam eksepsi terdakwa melalui tim penasihat hukumnya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal demi hukum.

Selain minta pembatalan surat dakwaan, juga meminta agar pemeriksaan terhadap terdakwa Hernan Salim tidak dilanjutkan, serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Manalu yang juga Tim JPU Kejari Kapuas Hulu dalam kasus korupsi reboisasi Kapuas Hulu itu, menyebutkan bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat dan secara cermat, jelas, dan lengkap.

“Kami sampaikan agar majelis hakim menyatakan surat dakwaan JPU sah demi hukum dan meminta agar pemeriksaan terhadap terdakwa Hermawan Salim tetap dilanjutkan,” sebutnya.

Dengan demikian, melalui putusan sela majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sah dan cermat, jelas dan lengkap.

“Majelis hakim memutuskan pemeriksaan terhadap terdakwa Hermawan Salim dilanjutkan dan sidang Tipikor tersebut akan kembali dilanjutkan dengan agenda acara pemeriksaan saksi,” jelas Manalu.

_____________________________________________

Berita lainnya dari Kapuas Hulu:

Bupati Kapuas Hulu Apresiasi Program TMMD: Buka Akses Desa Terisolir

_____________________________________________

 

Sidang putusan sela perkara Tipikor dihadiri oleh majelis hakim yang diketuai H Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dan dua hakim anggota yaitu Hakim Anggota I (satu) Irma Wahyuningsih dan Hakim Anggota II Riya Novitas dan Panitera Hendra.

Sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dihadiri oleh Martino Manalu dan didampingi oleh Budi Murwanto, serta pihak penasihat hukum para terdakwa.

Perkara tindak pidana kasus korupsi reboisasi Kapuas Hulu, Provinsi Kalbar ini merupakan kegiatan pembuatan tanaman reboisasi pengkayaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kecamatan Badau yaitu di Desa Semuntik (Blok I dan Blok III) seluas 450 hektare, Desa Seriang (Blok I dan Blok III) seluas 300 hektare, Desa Tajung (Blok I) seluas 300 hektare pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas Hulu, yang bersumber dari anggaran DIPA BA-028 BPDAS Kapuas APBN Tahun Anggaran 2013 dengan barang bukti uang sebesar Rp1,3 miliar.

Dalam perkara dugaan Tipikor tersebut melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kehutanan Kapuas Hulu, Konstantius Victor, Direktur PT Pawan Sari Manunggal, Hermawan Salim dan Direktur PT Saveri Prima Sakti, Omarsyah. (*) [HeloBorneo.com]

Bagi artikel ini
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares