27 November, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Gubernur Kalbar Sutarmidji Minta Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU Ciptaker

2 min read
uu ciptaker
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. (Foto: tribunpontianak/Anesh Viduka)

PONTIANAK | Maraknya aksi gelombang penolakan dan tuntutan agar UU Ciptaker (Cipta Kerja) di berbagai daerah khususnya di Kalimantan Barat membuat Gubernur Kalbar, Sutarmidji langsung bereaksi.

Bahkan demonstrasi yang terjadi di Kalbar dari gabungan buruh dan mahasiswa sempat rusuh dengan aparat kepolisian yang mengamankan agenda demo tersebut.

Sebagai informasi, aksi demonstrasi menolak UU Ciptaker yang dilakukan ratusan organisasi masyarakat dan mahasiswa di Gedung DPRD Kalbar sempat ricuh. Kerusuhan itu bermula dari sekelompok massa yang melakukan perusakan tanaman, pembakaran dan pelemparan batu di depan gedung.

Merespons kejadian itu, pasukan polisi anti huru-hara kemudian diterjunkan dan menghalau massa dengan gas air mata. Polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator.

Sutarmidji minta UU Ciptaker dicabut

Melihat gelombang penolakan yang terjadi, Sutarmidji langsung meminta Presiden Indonesia, Ir Joko Widodo untuk mencabut secepatnya UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak pada kaum buruh.

Sutarmidji meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) guna mencabut UU Ciptaker yang dipermasalahkan masyarakat itu.

“Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnye mengeluarkan Perppu yang menyatakan mencabut Omnibus Law,” ujarnya melalui akun media sosial miliknya di Facebook, Kamis (8/10/2020).

Sutarmidji melanjutkan, bahwa permintaan kepada Presiden untuk mengeluarkan perppu juga akan dinyatakan melalui surat usulan. “Kita akan kirim surat usulan,” ujar mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Sutarmidji menegaskan, Perppu pencabut UU Ciptaker dibutuhkan guna menghindari terjadinya pertentangan di masyarakat yang kemungkinan akan terus meluas. Sebab, undang-undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

“Ini demi terhindarnya pertentangan di masyarakat dan tidak mustahil semakin meluas,” tegasnya lagi. (*) [HeloBorneo.com]

 

Bagi artikel ini
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares