Fri. Jul 10th, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Duh! Pemerintah Pusat Dituding Halangi Pemekaran Kapuas Raya

2 min read
Pemekaran Kapuas Raya
HeloBorneo.com – Ilustrasi (net)

PONTIANAK | Hingga saat ini pemekaran Kapuas Raya belum terealisasi. Hal ini membuat pemerintah pusat dituding jadi penghalang pembentukan provinsi tersebut.

Ketua PKC PMII Kalbar, Mu’ammar Kadafi, mengungkapkan tudingan itu. Menurut Mu’ammar, pemerintah pusat menghalangi pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Kapuas Raya merupakan wilayah timur dari Provinsi Kalbar.

Menurut lansiran dari Tribun, Selasa (20/2/2020), pihak PKC PMII Kalbar menunggu kabar realisasi pemekaran yang tidak kunjung jelas dari pemerintah pusat.

“PKC PMII Kalbar menilai pemekaran Kapuas Raya di hambat-hambat oleh pemerintah pusat. Pasalnya, gagasan pemekaran sudah lama di wacanakan. Namun sampai saat ini belum terealisasi, dan tidak ada kabar yang jelas dari pusat,” kata Kadafi.

Pernyataan Fadjroel Rachman Bikin Panas

Lebih lanjut, Kadafi mengatakan tudingan itu berdasarkan pernyataan jubir Presiden Fadjroel Rachman. Pernyataan itu terucap di sela-sela kegiatan Musrembang regional Kalbar beberapa waktu lalu. Kadafi mengartikan ucapan jubir presiden itu bahwa pemerintah pusat memang tidak serius menyikapi pemekaran di wilayah timur Kalbar itu.

Sebagai informasi, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan sampai saat ini belum ada pembahasan soal pemekaran provinsi baru oleh Presiden. Termasuk Kapuas Raya. “Belum ada rekonfirmasi mengenai itu,” katanya diwawancarai di Pendopo Gubernur Kalbar, usai Musrenbang Regional Kalbar, Rabu (19/2/2020).

Sudah Sangat Siap

Ketua PKC PMII Kalbar menegaskan Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar sudah sangat siap terkait pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Beberapa waktu lalu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, juga menegaskan bahwa tahun 2020 akan dibangun Kantor Provinsi Kapuas Raya. “Artinya pemerintah daerah sangat siap dengan segala operasional dan fisiknya,” ungkap Kadafi.

Tak hanya itu, pemerindah daerah lainnya di Kalbar juga menyatakan kesiapannya. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, dan Sanggau. Para bupati itu membuat deklarasi untuk mendorong percepatan proses pemekaran Kapuas Raya.

Pertanyakan Pemerintah Pusat

Kadafi mempertanyakan langkah pusat. Menurutnya pemerintah pusat tidak perlu menunggu lagi terkait pemekaran itu. “Apalagi, wong kami masyarakat di Kalimantan Barat semuanya sudah menunggu kehadiran Kapuas Raya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kadafi meyakini bila pemekaran Kapuas Raya dilaksanakan, akan berdampak positif. Program pembangunan akan merata serta mencakup masyarakat luas. Pemerataan itu termasuk pembangunan Infrastruktur, barang dan jasa. Dan juga pembangunan sumberdaya manusianya.

Buka Peluang Ekonomi

Tak hanya itu, pemekaran Kapuas Raya sebagai provinsi baru akan menjadi berita baik untuk masyarakat pinggiran. Menurutnya Kadafi, masyarakat pinggiran akan mendapatkan banyak peluang kerja, UKMK dan peluang lainnya.

Peluang untuk hubungan ekonomi dengan negara tetangga akan terbuka lebar. Hal itu melihat kondisi wilayah timur di Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kondisi itu merupakan potensi yang membuka banyak peluang ekonomi kedepannya.

Dukung Nawacita: Membangun Indonesia Dari Pinggiran

Pemekaran Kapuas Raya juga menjadi perwujudan program Nawacita yang telah digembar-gemborkan oleh Jokowi sejak periode pertama pada 2014 lalu.

“Tambah lagi diperkuat dengan program Nawacita dari Bapak Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran, jika pemekaran segera terealisasi maka pembangunan di Kalimantan akan merata,” pungkasnya. (*) [HeloBorneo.com

Suka artikel ini? Silakan bagikan melalui media sosial anda: