29 September, 2020

HeloBorneo.com

Kabar dari Tanah Borneo

Bahlil Bilang Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan Hambat Investasi, Siapa Dia?

4 min read
Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan
HeloBorneo.com – Ilustrasi: investasi (net)

JAKARTA | Kalimat pernyataan bahwa ada gubernur rasa presiden di Kalimantan menjadi bumbu paling pedas minggu ini. Pemilihan Presiden sudah berlalu hampir satu tahun. Pilpres berikutnya pun masih 4 tahun lebih mendatang. Tapi di sela-sela itu, ternyata masih ada yang bertingkah seperti presiden, selain Presiden Joko widodo tentunya.

Sebuah pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahlil membeberkan ke Presiden Jokowi terkait masalah yang menghambat investasi di daerah. Padahal sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Inpres ini mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Sementara, untuk daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Keberadaan inpres tersebut membuat seluruh izin yang ada pada dinas, bupati walikota dilimpahkan kepada PMPTSP. Hal ini dilakukan agar proses investasi dapat berjalan cepat.

Pernyataan Mengejutkan Kepala BKPM

Disinilah muncul pernyataan mengejutkan itu. Kepala BKPM melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa ada gubernur rasa presiden di Kalimantan. Pasalnya, gubernur tersebut menolak (baca: belum bersedia) menyerahkan kewenangan perizinan tersebut.

“Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih. Yaitu di Kalimantan dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, Bapak Presiden kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh,” ujar Bahlil, dikutip dari detik, Rabu (19/2/2020).

Hari Rabu itu, Bahlil menghadiri Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.

Perilaku Menghambat Investasi

Pernyataan Kepala BKPM dirasa wajar. Mengingat sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Perilaku kepala daerah yang bertindak seperti ini dianggap menghambat investasi.

Bahlil mengharapkan agar kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan wali kota dapat mengarahkan kebijakannya agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Begitupun bupati. Kita harus satu, imam kita satu, presiden kita cuma satu, namanya Joko Widodo.  Saya juga tahu bupati/wali kota mana yang belum mau kasih izin-izinnya,” tambahnya.

Dalam penjelasannya, Bahlil mengatakan bahwa ulah gubernur tersebut membuat proses perizinan investasi menjadi lambat. Dampaknya dirasakan hampir di seluruh sektor, mulai dari tambang hingga perkebunan.

Gubernur Yang Mana?

Pernyataan tersebut mengundang rasa penasaran. Gubernur yang mana? Terdapat lima provinsi yang dipimpin oleh lima gubernur di Kalimantan ini. Mulai dari Kalimantan Barat dipimpin Sutarmidji. Kalimantan Timur dikepalai Isran Noor. Sugianto Sabran menjadi pemimpin di Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan dipimpin H Sahbirin Noor.  Dan provinsi yang paling muda, Kalimantan Utara, dengan Irianto Lambrie sebagai kepala daerahnya.

Sektor-sektor yang terhambat pun tidak spesifik. Karena, semua sektor yang disebutkan terhambat oleh Kepala BKPM semuanya terdapat di Kalimantan.

Sampai sekarang, Bahlil pun enggan mengungkapkan identitasnya. Walau demikian, ia optimis, hambatan-hambatan tadi dapat terselesaikan. “Alhamdulillah. Insyaallah dalam waktu ini kita akan clear-kan,” jelasnya.

Tanggapan Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia. Tito mengatakan akan berkomunikasi dengan gubernur yang dimaksud oleh Kepala BKPM itu.

“Saya belum dapat informasi resmi, tapi hubungan saya cukup baik dengan gubernur yang bersangkutan saya akan bicara secara personal,” ujar Tito, dikutip dari Tempo, Kamis (20/2/2020). Di sela-sela rapat koordinasi nasional investasi di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta.

Sebagai informasi, ada sanksi bagi daerah jika tidak melaksanakan program strategis nasional. Menurut Tito, sanksi itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 68 sampai 89. Program strategis nasional juga terdapat dalam Omnibus Law.

Walau ada sanksi, Mendagri menekankan bahwa sanksi adalah langkah terakhir. Tito mengatakan belum ada informasi resmi dari Kepala BKPM, namun dia mengatakan akan membangun komunikasi terlebih dahulu dengan gubernur bersangkutan.

Bantahan Isran Noor

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor membantah adanya tudingan ”gubernur rasa presiden” yang dituduhkan padanya. Tudingan itu berasal dari statemennya yang berniat menghentikan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim jika merusak hutan.

Dia menilai hal tersebut sebagai pernyataan yang dipotong dan gorengan media. “Itu gorengan media. Saya tidak tahu ada statement itu. Tapi saya yakin itu dikutip sepotong-sepotong, tidak utuh,” ujar Isran Noor, dikutip dari Media Indonesia, Rabu (19/2) malam.

Terkait maksud pernyataannya yang akan menghentikan pembangunan ibu kota baru jika merusak hutan, Isran Noor juga memberi klarifikasi. Isran Noor menampik pernyataannya itu lantas menimbulkan tudingan ada gubernur rasa presiden di Kalimantan.

“Jangan lah media membentur-benturkan. Setiap daerah pasti mengikuti arahan pusat. Soal investasi atau apapun. Apalagi soal ibu kota baru,” pungkasnya.

Beri Contoh Yang Baik

Bila  memang ada gubernur yang membantah perintah presiden tentunya merupakan pelanggaran serius. Tapi, sebelum terlalu jauh, memang ada benarnya langkah Mendagri yang ingin membangun komunikasi. Dengan demikian dapat diketahui titik pangkal dan latar belakangnya.

Hal ini tidak perlu diteruskan hingga berlarut-larut dan membuang energi. Kepala daerah memang perlu melindungi rakyatnya dan juga sejalan dengan kepentingan pemerintah pusat. Walau bagaimanapun, investasi dapat menjadi alat untuk mendorong laju ekonomi masyarakat. Semuanya memang perlu diperhatikan agar dapat berjalan dengan seimbang dan membawa kebaikan bagi semua pihak. (*) [HeloBorneo.com

 

Bagi artikel ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •